Masyarakat tidak otomatis sejahtera hanya karena memiliki banyak uang. Kesejahteraan sejati berasal dari kemampuan uang itu untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, bukan dari jumlah fisiknya.
Jadi sebenarnya Peran pemerintah dalam percetakan uang sebenarnya tidak langsung—karena yang bertugas mencetak dan mengatur jumlah uang beredar adalah bank sentral (di Indonesia: Bank Indonesia), yang secara hukum independen dari pemerintah. Tapi pemerintah tetap punya peran penting dalam mengatur arah dan dampak kebijakan moneter. Berikut penjelasannya:
1. Menentukan Kebijakan Fiskal
Pemerintah mengatur pengeluaran dan penerimaan negara (anggaran). Saat membutuhkan dana besar (misalnya untuk infrastruktur atau bantuan sosial), pemerintah bisa:
Meminjam uang (menerbitkan surat utang).
Berkoordinasi dengan bank sentral jika dibutuhkan stimulus moneter.
2. Berkoordinasi dengan Bank Sentral
Meskipun bank sentral independen, koordinasi tetap penting, misalnya saat menghadapi krisis ekonomi (seperti saat pandemi). Dalam kasus tertentu, pemerintah bisa bekerja sama dengan bank sentral untuk:
Membeli surat utang negara.
Menurunkan suku bunga.
Memberikan stimulus lewat pelonggaran moneter.
3. Menjamin Stabilitas Ekonomi dan Sosial
Kebijakan pemerintah di bidang pajak, subsidi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sangat menentukan ke mana uang yang beredar mengalir, dan siapa yang paling terbantu.
4. Menjaga Kepercayaan Pasar
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakannya tidak mendorong inflasi atau menciptakan ketidakpastian ekonomi, karena hal itu bisa menurunkan nilai uang dan membuat masyarakat menderita.
Singkatnya, pemerintah tidak bisa sembarangan memerintahkan pencetakan uang, tapi berperan besar dalam mengelola ekonomi agar uang yang beredar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.